. BAB 2. PENCATATAAN ELEMEN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH - WALI COMPUTER
xRxMD7PS3NtTSVmco65VMRdxlfCE6kZjEW7YE8i1

BAB 2. PENCATATAAN ELEMEN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Post a comment
razitaops.com, BAB 2. PENCATATAAN ELEMEN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Mata Pelajaran Praktikum Akutansi Lembaga/Instansi Pemerintah (SMK Kelas XI).
Bagi Teman-teman yang membutuhkan materi ini maka simakla seluruh materi ini agar dapat membatu dan bermanfaat. Admin minta saran dan kesan dari setiap pengunjung Blog ini agar dapat berkembang lebih baik lagi.

razitaops.com

BAB 2. PENCATATAAN ELEMEN DASAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pada umumnya, pencatatan transaksi dalam pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan konsep persamaan akuntansi. Adanya konsep tersebut dapat diketahui pengaruh dari konsep transaksi terhadap keuangan pemerintah daerah. Persamaan akuntansi diperlukan untuk mengenal awal pemikiran akuntansi dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan. Pada bab ini, akan dijelaskan secara lengkap tentang persamaan dasar akuntansi beserta contohnya. Konsep debet kredit, serta membuat jurnal dan buku besar.

A. Konsep Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintah Daerah

1. Pengertian persamaan dasar akuntansi

Persamaan dasar akuntansi adalah suatu persamaan yang menggambarkan perubahan unsur-unsur dasar posisi keuangan perusahaan atau lembaga/instansi pemerintah sebagai dampak dari adanya transaksi keuangan.

2. Kegunaan persamaan dasar akuntansi

Persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk mengetahui adanya perubahan komponen akuntansi seperti aset, liabilitas, dan ekuitas setiap terjadi adanya transaksi, dan berguna untuk mengetahui jumlah uang yang telah digunakan dan dibelanjakan dalam satu periode akuntansi.

3. Elemen persamaan dasar akuntansi

Aset= liabilitas+ekuitas


Ada beberapa elemen atau unsur dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu sebagai berikut.
a. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki lembaga/intansi pemerintah atau perusahaan yang dapat dinilai dengan uang yang terdiri atas harta berwujud dan dan tak berwujud.
b. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan kepada pihak ketiga sebagai akibat adanya transaksi sebelumnya.
c. Ekuitas adalah kewajiban lembaga/instnasi pemerintah atau perusahaan kepada pemilik atau hak pemilik atas lembaga/intansi pemerintah atau perusahaan.
d. Prive dalah pengambilan uang lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan oleh pemiliknya untuk kepentingan pribadi .
e. Pendapatan (revenue) adalah hasil yang diperoleh lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan dalam kegiatan pemberian jasa kepada pihak luar lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan.
f. Beban (expense) adalah pengorbanan yang dikeluarkan lembaga/instansi pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh pendapatan.

4. Konsep persamaan dasar akuntansi pemerintahn daerah 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai bentuk penambah modal atau ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. 

b. Beban 

Beban adalah suatu bentuk penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau modal. 

c. Ekuitas 

Ekuitas bersumber dari transaksi akrual dan transaksi kas yang berkomulasi dalam Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Aset+beban (belanja+pengeluaran pembiayaan)

=

Utang+ekuitas+pendapatan –LO (pendapatan+ penerimaan pembiayaan)


d. Hal pokok dalam persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah.

Pendapatan merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai bentuk penambah modal atau ekuitas dalam suatu periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Beban merupakan bentuk penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau modal, dan dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau munculnya suatu liabilitas sebagai akibat dari adanya suatu transaksi. Elemen ekuitas tersiri atas kejadian atau transaksi yang bersumber dari transaksi akrual dan transaksi kas yang berkumulasi dalam SAL.

B. Debet Dan Kredit Dalam Akuntansi Pemerintaha Daerah

1. Debet 
Debet dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin, yaitu debere yang merupakan lawan dari kredit. Kolom debet menunjukkan adanya pertambahan nilai atau bersaldo normal untuk kelompok akun aset dan beban. Adapun untuk kelompok liablitas, ekuitas, dan pendapatan yang berada di sisi debet berarti transaksi tersebut mengalami penurunan nilai atau saldo normalnya. 

2. Kredit
Kredit dalam akuntansi berasal dari bahasa Latin, yaitu credere yang merupakan lawan dari debet. Sisi atau kolom untuk kredit menunjukkan adanya pertambahan nilai atai bersaldo normal bagi kelompok akun liabilitas, ekuitas, dan pendapatan. Adapun untuk kelompok akun aset dan beban yang berada di sisi kredit, menunjukkan terjadi penurunan nilai atau saldo normalnya. 

3. Aturan debet dan kredit dalam akuntansi pemerintah daerah
a. Akun aset (Asset account)

Debet (+)

Sisi debet untuk mencatat peningkatan jumlah aset

Kredit (-)

Sisi kredit untuk mencatat penurunan jumlah aset


b. Akun liabilitas (Liability account)

Debet (+)

Sisi debet mencatat penurunan jumlah kewajiban

Kredit (-)

Sisi kredit untuk mencatat peningkatan jumlah kewajiban


c. Akun ekuitas (Equity account)

Debet +)

Sisi debet untuk mencatat penurunan jumlah modal

Kredit (-)

Sisi kredit untuk mencatat peningkatan jumlah modal


d. Akun pendapatan dan beban

Akun Ekuitas

Aset

Akun beban

Liabilitas

Akun pendapatan

Debet

+

Saldo meningkat

Kredit

-

Debet

+

Kredit

-

 ↓  

Saldo meningkat


Aturan debet dan kredit dalam sistem pembukuan berpasangan, yaitu sebagai berikut.

Jenis rekening

Bertambah

Berkurang

Aset

D

K

Utang

K

D

Modal

K

D

Pendapatan

K

D

Biaya

D

K


Berikut merupakan aturan debet dan kredit serta saldo normal untuk akun-akun dalam entitas pemerintah daerah.

Nama akun

Bertambah

Berkurang

Saldo normal

Aset

Debet

Kredit

Debet

Liabilitas

Kredit

Debet

Kredit

Ekuitas dana

Kredit

Debet

Kredit

Pendapatan

Kredit

Debet

Kredit

Belanja

Debet

Kredit

Debet

Penerimaan pembiayaan

Kredit

Debet

Kredit

Pengeluaran pembiayaan

Debet

Kredit

Debet


Tugas 2.2
Pada tanggal 20 Februari 2018, pemerintah daerah Y mengirimkan pengembalian barang dengan rincian sebagai berikut. 
1. 3 buah komponen hard disk komputer @Rp.500.000 
2. 2 buah VGA card @Rp.400.000 
3. 4 buah memori @Rp.200.000
Pertanyanyaan. Buatlah jurnalnya

Buku jurnal

Tgl

Nama rekening

Debet

Kredit

20 Februari

Kas  (3x500.000)

Rp.1.500.000

 

 

     Retur pemberlian

 

Rp.1.500.000

 

 

 

 

 

Kas (2x400.000)

Rp.800.000

 

 

     Retur pembelian

 

Rp.800.000

 

 

 

 

 

Kas (4x200.000

Rp.800.000

 

 

     Retur pembelian

 

Rp.800.000


C. Saldo Normal Akun

Akun

Bertambah

Berkurang

Saldo normal

Aset

Debet

Kredit

Debet

Liabilitas

Kredit

Debet

Kredit

Ekuitas

Kredit

Debet

Kredit

Pendapatan

Kredit

Debet

Kredit

Beban

Debet

Kredit

debet

Perubahan SAL

Menyesuaikan

Akun

Bertambah

Berkurang

Saldo normal

Pendapatan LRA

Kredit

Debet

Kredit

Penerimaan pembiayaan

Kredit

Debet

Kredit

Belanja

Debet

Kredit

Debet

Pengeluaran pembiayaan

Debet

Kredit

Debet

Estimasi penerimaan

Debet

Kredit

Debet

Estimasi penerimaan pembiayaan

Debet

Kredit

Debet

Apropriasi belanja

Kredit

Debet

Kredit

Apropriasi pengeluaran pembiayaan

Kredit

Debet

Kredit

Estimasi peubahan SAL

Menyesuaikan


D. Penjurnalan Dalam Akuntansi Pemerintah Daerah 

Jurnal merupakan pencatatan atas transaksi-transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari. Jurnal adalah proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi setelah analisis transaksi. Jurnal berfungsi sebaagai dasar untuk mem-posting transaksi ke buku besar. Bentuk umum dari jurnal adalah jurnal umum (general journal) yang mencatat segala jenis transaksi yang terjadi. 

1. Fungsi jurnal 
a. Jurnal memiliki fungsi mencatat 
Alasan jurnal memiliki fungsi mencatat adalah semua transaksi keuangan yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau perusahaan harus dicatat di dalamnya. 

b. Jurnal memilki fungsi historis 
Alasan suatu jurnal memilki fungsi historis, yaitu pencatatan di dalamnya harus dilakukan secara kronologis. Hal ini berarti pencatatan harus dilakukan menurut urutan waktu terjadinya setiap transaksi keuangan. 

c. Jurnal fungsi analisis 
Alasan suatu jurnal memiliki fungsi analisis adalah informasi yang dicatat di dalamnya merupakan hasil analisis dan pertimbangan petugas di bidang akuntansi. Suatu analisis dilakukan untuk adanya pengaruh transaksi keuangan terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. 

d. Jurnal memiliki fungsi instruktif 
Alasan jurnal memilki fungsi instruktif adalah ayat jurnal sebenarnya merupakan perintah untuk mendebet dan mengkredit akun tertentu (yang disebut terlebuh dahulu), dengan jumlah tertentu pula. 

e. Jurnal memiliki fungsi informatif 
Alasan jurnal memiliki fungsi informatif ialah melalui jurnal dapat diperoleh informasi secara detail mengenai transaksi keuangan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau lembaga/instansi pemerintah. Informasi-informasi tersebut berupa tanggal terjadinya transaksi, berbagai akun yang didebet dan yang dikredit beserta nilainya masing-masing. 

Kuntungan–kuntungan jurnal, yaitu sebagai berikut. 
1. Adanya penyediaan alat pencatat akun-akun yeng terpengaruh oleh adanya transaksi keuangan. Dengan demikian, dapat diketahui akun yang didebet dan yang dikredit lengkap dengan besaran nilainya masing-masing. 
2. Adanya penyediaan alat pencatat transkasi keuangan secara kronolois. 
3. Adanya penyediaan data berupa catatan dalam satu buku bahkan suatu lembaga untuk mengoreksi 
apabila terjadi kesalahan. Ada beberapa contoh kesalahan yang sering terjadi, yaitu: 
a. Lupa akun mendebet atau mengkredit suatu akun 
b. Mendebet atau mengkredit pada sisi akun yang salah

2. Sistematika pencatatan 
Dasar pencatatan adalah dasar yang dipergunakan untuk menentukan saat pencatatan suatu transaksi keuangan. 

a. Cash basis 
Cash basis merupakan dasar pencatatan transaksi keuangan yang dilakuakn pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. 

b. Accrual basis 
Accrua basisi merupakan dasar pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebuut telah diselesaikan secara tunai atau belum. 

Sebagai contoh, suatu lembaga/instansi pemerintah memperoleh pendapatan selama bulan Desember 2018, sebesar Rp.10.000.000. dari jumlah tersebut, yang sudah diterima sebesar Rp.6.000.000. sedangkan sisanya akan diterima pada bulan Januari 2019. Dengan menggunakan cash basis, pendapatan bulan Desember 2018 akan dicatat sebesar Rp.6.000.000. Adapun jika menggunakan pencatatan accrual basis, pendapatan bulan Desaember 2018 dicatat sebesar Rp.10.000.000. yang paling sering digunakan sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi keuangan adalah accrual basis.

3. Bentuk jurnal umum

Tanggal

Keterangan

Ref

Jumlah

 

 

 

Debet

Kredit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adapun keterangan-keterangan mengenai kolom jurnal umum, yaitu sebagai berikut. 
a. Halaman jurnal 
Halaman jurnal merupakan halaman yang menunjukkan informasi yang dicatat pada akun. Halaman jurnal berfungsi untuk memudahkan dalam pencarian dan pengidentifikasi jurnal. 

b. Kolom tanggal 
Kolom tanggal berfungsi untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi keuangan perusahaan atau lembaga pemerintah . 

c. Kolom keterangan 
Kolom keterangan berfungsi untuk melakukan pencatatan aktivitas transaksi sesuai dengan nama perusahaan yang terkait dan penjelasan yang dibuat. 

d. Kolom referensi 
Kolom referensi (ref) berfungsi untuk mencatat referensi yang ada dalam buku besar. 

e. Kolom debet dan kredit 
Kolom debet dan kredit berfungsi untuk mencatat nilai transaksi.

4. Melakukan penjurnalan akuntansi pemerintah daerah 
a. Menjurnal pembayaran langsung 
Pembayaran diberikan secara langsung kepada yang berhak, apabila jumlah peruntukan dan penerimaannya sudah pasti. Dokumen sumber untuk merekam pembayaran ini adalah Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D LS) 

Contoh: 
Pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2018 dengan SP2D LS, sebesar Rp.50.000.000. dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Akses, Taspen, dan Taperum sebesar Rp.3.000.000. 
Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut sebagai berikut

SKPD

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

 

Belanja pegawai

     Piutang dari Bendahara Umum Daerah (BUD)

(guna mencatat belanja pegawai)

 

50.000.000

 

50.000.000


BUD

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

 

Belanja pegawai
      Kas di Kas Daerah
(guna mencatat belanja pegawai)

 

50.000.000


50.000.000

Penerimaan PFK
      Kas di Kas Daerah

 

3.000.000 


3.000.000

Contoh : 
Apabila potongan sebesar Rp.3.000.000 di atas disetor ke kas negara akan dijurnal sebagai berikut.

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

 

Pengeluaran PFK

     Kas di Kas Daerah

(guna mencatat penyetoran PFK)

 

3.000.000

 

3.000.000


Contoh : 
Dibeli mesin fotokopi seharga Rp. 60.000.000 dari PT. Tritanu dan sudah dibayar secara langsung dengan SP2D LS pada tanggal 30 Mei 2018. Jurnal untuk pembelian mesin fotokopi tersebut sebagai berikut.

SKPD

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

 

Belanja Modal-peralatan dan mesin

     Piutang dari BUD

(guna mencatat realisasi belanja modal)

 

60.000.000

 

60.000.000

 

Peralatan dan mesin

     Diinvestasikan dalam Aset Tetap

(guna mencatat perolehan mesin fotokopi)

 

60.000.000

 

60.000.000


BUD

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

 

Belanja modal – peralatan dan modal

     Kas di Kas Daerah

(guna mencatat realisasi belanja modal)

 

60.000.000

 

60.000.000


Demikianlah penjelasan mengenai elemen dasar akuntasi pemerintah daerah, untuk kelanjutannya admin akan menulis pada postingan selanjutnya.
Sumber: Buku paket Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah kelas xi Penerbit Bumi Aksara

Related Posts

Post a comment

Follow by Email