. Kunci jawaban SMK BENTUK-BENTUK SURAT DALAM PERPAJAKAN - WALI COMPUTER
xRxMD7PS3NtTSVmco65VMRdxlfCE6kZjEW7YE8i1

Kunci jawaban SMK BENTUK-BENTUK SURAT DALAM PERPAJAKAN

Post a Comment

foto
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Dengan adanya pajak, pemerintah bisa membiayai pengeluaran negara serta pembangunan nasional. Pemungutan pajak sendiri merupakan kewajiban bagi warga negara yang telah menjadi seorang wajib pajak dan pungutannya bersifat memaksa serta diatur dalam undang-undang. Dalam pelaporan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak terdapat surat-surat yang digunakan untuk kemudahan wajib pajak dalam membayara n pajak. Pada postingan kali ini admin akan memberikan soal dan kunci jawaban mengenai Bentuk-bentuk surat dalam perpajakan. Amati dan pelajarilah dengan baik.

Kunci jawaban BENTUK-BENTUK SURAT DALAM PERPAJAKAN 

Pilihlah jawaban yang tepat!
1. Wajib pajak mengajukan keberatan untuk kasus pajak tahun 2017 dan tidak mengajukan banding, pelunasan pajak yang belum dibayar wajib dilakukan paling lama 1 bulan sejak tanggal...
a. Penerbitan surat ketetapan keberatan
b. Penerbitan surat keputusan keberatan
c. Penerbitan surat putusan keberatan
d. Pengiriman surat keputusan keberatan
e. Keputusan akta pendirian

2. Berikut ini yang merupakan produk hukum hasil dari proses verifikasi pajak adalah...
a. Surat ketetapan pajak 
b. Surat tagihan pajak
c. Surat pemberitahuan objek pajak
d. Surat teguran pajak
e. Surat kuasa

3. Sanksi administrasi yang tertulis dalam SKPKB untuk wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana pajak untuk pertama kali adalah ...
a. Kenaikan sebesar 200%
b. Bunga sebesar 2% per bulan
c. Denda sebesar 150%
d. Kenaikan sebesar 150%
e. Dihukum

4. Produk hukum di bawah ini tidak dapat diajukaan keberatan oleh wajib pajak ...
a. SKPKBT yang diterbitkan tanpa didahului pemeriksanaan
b. SKPKB yang diterbitkan terdapat kesalahan hitung
c. Surat tagihan pajak atas hasil penelitian
d. Pemotongan PPh Pasal 23 oleh pemotong PPh
e. Surat ketetapan pajak PPh Pasal 21

5. Risiko bagi wajib pajak yang melakukan pencabutan keberatan sebelum diterima surat pemberitahuan untuk hadir dalam proses keberatan adalah ...
a. Surat dapat mengajukan penghapusan, pengurangan, maupun pembatalan sanksi administrasi
b. Tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
c. Tidak dapat mengajukan pembatalan atas SKP dari hasil verifikasi/pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPHP
d. Mendapatkan sanksi kenaikan 50%
e. Bunga sebesar 2% per bulan

6. Wajib pajak tengah mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tetapi ditanggapi oleh KPP karena tidak memenuhi persyaratan formal, padahal wajib pajak yakin berdasakan bukti yang tidak ada SKPKB yang diterbitkan tidak benar. Dalam kasus ini WP dapat mengajukan ...
a. Keberatan lagi
b. Banding
c. Gugatan
d. Membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar Pasal 36(1) Huruf b
e. Surat tidak sanggup

7. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Surat tagihan pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan
4. Surat Keputusan Keberatan
5. Surat Kuasa dari pengacara
Pernyataan di atas yang menjadi dasar penagihan pajak sebagaimana diatur dalam UU KUP ditunjukkan oleh nomor ...
a. 1,2, dan 3
b. 3,4, dan 5
c. 1,4, dan 5
d. 5,1, dan 2
e. 2,4, dan 5

8. Imbalan bunga adalah hak wajib pajak yang dapat diperoleh apabila terdapat hal-hal berikut, kecuali...
a. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
b. Keterlambatan penerbitan surat ketetapan pajak lebih bayar
c. Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
d. Kelebihan pembayaran pajak dikarenakan pengajuan keberatan diterima sebagian
e. Keterlambatan pembayaran

9. Wajib pajak (wp) dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu ...
a. SKP atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan
b. SKPKB dan SKPKBT
c. SKPKBT, SKPKB, atau atas pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan
d. SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB
e. SKPKB dan SKPnT

10. Dalam rangka pembahasan akhir pemeriksaan, pemeriksaan pajak adalah ...
a. Dapat memberitahukan secara tertulis kepada wp tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antar SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wp
b. Harus memberitahukan secara tertulis kepada wp tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antar SPT dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi wp
c. Dapat memberitahukan secara tertulis kepada wp tentang hasil pemeriksaan yang berupa konsep SKP
d. Harus memberitahukan secara tertulis kepada wp tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara SPT dengan hasil pemeriksaan untuk dikompromikan kepada wp
e. Harus melayangkan surat ketetapan pajak yang dihitung ke wajib pajak

11. Sarana yang digunakan wajib pajak agar dapat dihitung besarnya pajak yang terutang menurut UU KUP adalah...
a. Surat pemberitahuan
b. Laporan keuangan sebagai produk dari pembukuan
c. Surat setoran pajak
d. Surat ketetapan pajak
e. Surat pajak nihil

12. Surat Setoran Pajak (SSP) yang juga berfungsi sebagai SPT masa adalah SSP PPh ...
a. Pasal 21
b. Pasal 22
c. Pasal 23
d. Pasal 25
e. Pasal 24

13. Hak wajib pajak yang hilang apabila dilakukan pemeriksaan adalah ...
a. Pengungkapan ketidakberatan pengisian surat pemberitahuan
b. Menunda pembayaran pajak
c. Membetulkan surat pemberitahuan
d. Memberi data tambahan yang berkaitan dengan surat pemberitahuan
e. Memberikan surat penetapan pajak

14. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan apabila terdapat kondisi sebagai berikut, kecuali ...
a. Terdapat kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 25
b. Pengusaha kena pajak terlambat menerbitkan faktur pajak
c. Hasil penelitian SPT PPh badan terdapat kesalahan hitung
d. Hasil pemeriksaan SPT masa PPN terdapat kekurangan pembayaran pajak
e. Hasil surat tagihan pajak ada perubahan

15. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Surat saranan untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau pun berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan
2. Sebagai sarana untuk penagihan biaya administrasi
3. Sebagai sarana administrasi untuk penagihan pajak
4. Sebagai sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak bagi wajib pajak yang lebih bayar
5. Sebagai sarana untuk memantau wajib pajak
Pernyataan yang merupakan fungsi dari surat ketetapan yang benar ditunjukkan oleh nomor ...
a. 1,2, dan 3
b. 2,3, dan 4
c. 3,4, dan 5
d. 1,3, dan 4
e. 2,3, dan 5

Jawaban
1. B
2. A
3. B
4. C
5. B
6. D
7. A
8. E
9. D
10. B
11. A
12. A
13. E
14. E
15. D

Selesaikan soal-soal berikut dengan tepat!
1. Sebutkan hak-hak wajib pajak berkaitan dengan pelunasan utang pajak!
2. Tuliskan tiga fungsi SPT pada pajak PPh!
3. Bagaimana wajib pajak menerima surat sita?
4. Tuliskan tiga surat pemberitahuan masa!
5. Apakah yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT)?
6. Jelaskan mengenai SSP khusus!
7. Apa yang anda ketahui tentang SKPKB?
8. Sebutkan fungsi dari SKPKB!
9. Jelaskan mengenai jangka waktu yang ditentukan dalam penerbitan SKPKB!
10. Uraikan mengenai SKPLB!

Jawaban 
1. a.Hak untuk mendapatkan kembali pembayaran pajak
b.Hak kerahasiaan bagi wajib pajak
c.Dalam hal atau kondisi tertentu, wp dapat mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaaan pembayaran pajak
d.Dengan alasan tertentu, wp dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik pajak penghasilan , PPh badan maupun PPh orang pribadi
e.Dengan alasan tertentu, wp dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25
f.Dalam kondisi tertentu, misalnya objek pajak terkena bencana alam, wp dapat mengajukan permohonan pengurangan atau PBB terutang
g.Wp dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/pemungutan PPh
h.Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
i.Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah

2. a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnyan terutang 
b. Untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1(satu) Tahun pajak atau bagian tahun pajak
c. Untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
d. Untuk melaporkan tentang harta dan kewajiban 

3. Surat penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah surat paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang wajib pajak.

4. a. SPT masa PPh Pasal 21/26 (berbentuk formulir SPT masa PPh Pasal 21/26 1721)
b. SPT masa PPh Pasal 22 (berbentuk formulir SPT masa PPh Pasal 22)
c. SPT masa PPh Pasal 23/26 (berbentuk formulir SPT masa PPh Pasal 23/26)

5. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6. SSP khusus merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transkasi dan/atau alat lainnya yang sisinya sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-01/pj/2006, serta mempunyai fungsi yang sama dengan SSP standar dalam adminsitrasi perpajakan.

7. SKPKB merupakan ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, serta sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar

8. a. Koreksi atas jumlah pajak terutang
b. Alat untuk pengenaan sanksi
c. Alat untuk penagihan pajak

9. a. Jangka waktu 10 tahun setelah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak
b. Setelah lewat jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, serta berakhirnya masa pajak. Wajib pajak setelah jangak waktu 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

10. SKPLB merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Demikianlah soal dan kunci jawaban mata pelajaran administrasi pajak, meteri BENTUK-BENTUK SURAT DALAM PERPAJAKAN. Sebelum melihat kunci jawaban diharapkan pembaca mencoba mejawab sendiri. Jika ada kesalahan silahkan memberikan komentar positif.

Sumber buku: Administrasi pajak untuk smk/mak. Kelas xi. Penerbit Bumi aksara

 

Related Posts

Post a Comment

Follow by Email