. BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH - WALI COMPUTER
xRxMD7PS3NtTSVmco65VMRdxlfCE6kZjEW7YE8i1

BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1 comment
razitaops.comBab 1 Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah - Pada kesempatan ini Admin membagikan artikel tentang Materi Pelajaran Praktikum Akutansi Lembaga/Instansi Pemerintah untuk Kelas XI SMK. Bagi Teman-teman yang membutuhkan materi ini maka simakla seluruh materi ini agar dapat membatu dan bermanfaat. Admin minta saran dan kesan dari setiap pengunjung Blog ini agar dapat berkembang lebih baik lagi.

BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A.  AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
1. Pengertian Akuntansi Pemerintah
a.      Revrisond Baswir
Akuntansi pemerintahan merupakan suatu bidang akuntansi yang berhubungan dengan lembaga pemerintahan seperti instansi pemerintahan pusat dan daerah.
b.      Bachtiar Arif
Akuntansi pemerintah adalah suatu aktivitas pemberian jasa untuk memberikan informasi keuangan pemerintah menurut proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta melakukan penafsiran berdasarkan informasi keuangan tersebut.
c.       Abdul Halim
Akuntansi pemerintah merupakan suatu bentuk kegiatan jasa dengan tujuan untuk memberikan informasi akuntansi yang sifatnya kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna mengambil keputusan.
d.      Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
Akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.
e.      Robert J. Freeman
Akuntansi pemerintah adalah bagian bidang akuntansi yang melengkapi disiplin ilmu akuntansi sebagai suatu keutuhan dan memisahkan berbagai karakteristik dengan akuntansi bisnis.

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang berfungsi memberikan informasi akuntansi kepada lembaga pemerintahan yang terkait, baik lembaga pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah.

Menurut American Accounting Association, akuntansi merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari sebuah organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Menurut C. West Churman, akuntansi merupakan pengalaman tertulis yang berguna untuk pengambilan keputusan.


Info : Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dalam penyediaan barang dan jasa serta pelayanan kepada publik yang dibayar melalui pajak maupun pendapatan negara lainnya yang diatur dengan hukum. Organisasi sektor publik di Indonesia yaitu BUMN dan BUMD.
2. Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah
a. Tidak berorientasi laba
b. Kepemilikan pemerintah bersifat kolektif sesuai konstituen
c. Kontribusi keuangan tidak terkait secara langsung dengan pelayanan (jasa) pemerintah
d. Keputusan kebijakan dan operasional dibuat oleh lembaga perwakilan di negara-negara penganut demokrasi
e. Keputusan atau kebijakan wajib dibuat secara terbuka
f. Dimungkinkan adanya pemakaian lebih dari satu jenis dana
g. Akuntansi pemerintah bersifat kaku

3. Tujuan Akuntansi Pemerintah Daerah
a.      Akuntabilitas
Pada pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah semua bentuk pengelolaan keuangannya harus dapat dipertanggungjawabkan menurut amanat konstitusi.
b.     Manajerial
Akuntansi pemerintah membuat pemerintah dapat melakukan perencanaan berupa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan strategi pembangunan lainnya. Dan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengendalian suatu kegiatan dalam rangka pencapaian ketaatan kepada peraturan perundang-undangan secara efektif, efisien dan ekonomis.
c.       Pengawasan
Bertujuan untuk melakukan pemeriksanaan keuangan umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan operasional atau manajerial.

4. Asas Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
a.      Asas bruto
Pada asas bruto, tidak terdapat kompensasi antara penerimaan dan penegluaran. Pelaporan harus berdasarkan gross income. Gross income yaitu pendapatan yang dilaporkan sebesar nilai pendapatan yang diperoleh dan dibukukan pada pos balanja sebesar jumlah belanja yang dikeluarkan.
b.      Dana umum
Dana umum, yaitu suatu entitas fiskal dan akuntansi yang mempertanggungjawabkan keseluruhan penerimaan dan pengeluaran anggaran termasuk aset, utang, dan ekuitas dananya. Dana umum ini dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
c.       Dasar kas
Dasar kas merupakan suatu bentuk pendapatan yang diakui ketika pembukuan pada kas umum daerah dan belanja diakui ketika dikeluarkan dari kas umum daerah.
d.      Asas universalitas
Semua bentuk pengeluaran harus berada dalam anggaran yang telah disusun sebelumnya.

5. Dasar Hukum Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah

h.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah

i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

l. Peraturan Menteri Keuanagn Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan

6. Syarat Akuntansi Pemerintah
Syarat akuntansi pemerintah, menurut A Manual Govermental Accounting yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
a. Memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan lainnya
b. Dikaitkan dengan klasifikasi anggaran
c. Perkiraan-perkiraan yang harus diselenggarakan
d. Memudahkan dalam pemeriksaan
e. Sistem akuntansi harus terus dikembangkan
f. Perkiraan-perkiraan yang harus dikembangkan secara efektif
g. Sistem harus dapat melayani kebutuhan dasar informasi keuangan guna pengembangan rencana dan program


7. Jenis Transaksi dalam Akuntansi Keuangan Daerah
a.      Pendapatan daerah
Pendapatan daerah ialah semua bentuk penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Adapun jenis pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Pertimbangan dan Pendapatan Asli Daerah yang sah.
b.      Belanja daerah
Belanja daerah ialah semua jenis pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang dapat mengurangi ekuitas dana. Adapun bentuk belanja daerah adalah sebagai berikut:
1.       Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan program daerah.
2.      Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dikaitkan dengan pelaksaan program.

c.       Pembiayaan daerah
Pembiayaan daerah merupakan jenis pembiayaan yang meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan suplus anggaran. Pembiayaan daerah teridiri atas penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, dan sisa kelebihan anggaran tahun sebelumnya.
d.      Transaksi selain kas
Transaksi selain kas ini meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berhubungan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang terdiri atas:
1. Koreksi kesalahan dan penyesuaian
2. Pengakuan aset tetap
3. Utang jangka panjang
4. Depresiasi
5. Transaksi yang bersifst akrual dan prepayment
6. Hibah selain kas

B. PEMBUKUAN TUNGGAL DAN PEMBUKUAN BERPASANGAN DALAM AKUNTANSI PEMERINTAH
1. Sistem Pembukuan Tunggal (Single Entry)
Pada sistem pembukuan tunggal pencatatan transaksi hanya dilakukan dalam satu kali saja. Transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran. Adapun transaksi yang mengakibatkan berkurangnya kas akan dimasukkan ke dalam sisi pengeluaran.
a.      Kelebihan pembukuan tunggal
Kelebihan sistem pembukuan tunggal yaitu prosesnya yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami.
b.      Kelemahan pembukuan tunggal
Kelemahan sistem pembukuan tunggal, yaitu sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan, dan tidak mudah dalam melakukan pengontrol keuangan.


2. Sistem Pembukuan Berpasanagn (Double Entry)
Sistem pembukuan berpasangan merupakan sistem pembukuan yang pencatatanya ditulis secara berpasangan, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan dicatat sebanyak dua kali. Pencatatan sistem pembukuan secara berpasangan ini disebut dengan jurnal. Pada pencatatan model ini, sisi debet berada di sebelah kiri sedangkan sisi kredit di sebelah kanan.

Contoh
Diketahui pada tanggal 7 Agustus 2018, terjadi transaksi di pemerintah daerah X berupa pembelian laptop sebanyak 10 unit dengan harga total Rp. 70.000.000, pembelian tersebut akan dilakukan secara tunai. Saldo awal kas sebesar Rp. 100.000.000

Sistem pembukuan tunggal
Buku Kas Umum
Tgl
Keterangan
Pemasukan
Pengeluaran
Saldo
1
Saldo awal kas


100.000.000
2
Pembelian laptop

70.000.000
30.000.000

Sistem pembukuan berpasangan
Buku Jurnal
Tgl
Kode Rekening
Nama Rekening
Debet
Kredit
7
09
Aset tetap
70.000.000



     Kas

70.000.000

INFO
Pada sistem pencatatan triple entry, pelaksanaan pencatatan menggunakan pencatatan double entry, tetapi ditambah pencatatan pada buku anggaran.
CONTOH
1/1 Mendapatkan transfer dari provinsi sebesar Rp. 5.000.000.000
2/1 Membeli perangakat komputer kantor senilai Rp. 77.000.000
5/1 Menerima pendapatan retribusi senilai Rp. 100.000.000
10/1 Membeli perlengkapan kantor Rp. 17.000.000
31/1 Membayar gaji pegawai Rp. 25.000.000

Berdasarkan transaksi-transaksi tersebut, buatlah pencatatan secara double entry pada jurnal beikut ini.

Buku Jurnal
Tgl
Akun
Debet
Kredit
1/1
Kas
5.000.000.000


     Transfer dari provinsi

5.000.000.000

Buku Jurnal
Tgl
Akun
Debet
Kredit
2/1
Perangkat komputer kantor
77.000.000


     Kas

77.000.000

Buku Jurnal
Tgl
Akun
Debet
Kredit
5/1
Kas
100.000.000


     Pendapatan retribusi

100.000.000

Buku Jurnal
Tgl
Akun
Debet
Kredit
10/1
Perlengkapan kantor
17.000.000


    Kas

17.000.000

Buku Jurnal
Tgl
Akun
Debet
Kredit
31/1
Gaji pegawai
25.000.000


    Kas

25.000.0000

1.      Siklus Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi keuangan pemerintahan daerah merupakan suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan,pelaporan, dan penganalisisan data keuangan dari suatu organisasi.

Siklus Akuntansi Pemerintahan Daerah

razitaops.com
Tahapan Dalam Proses Akuntansi Keuangan:
razitaops.com
Penjelasan tahapan-tahapan akuntansi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pengidentifikasi transaksi atau kejadian-kejadian dalam perubahan atau lembaga pemerintah 
Akun merupakan catatan akuntansi secara individual untuk mencatat kenaikan atau penurunan atas unsur aset, liabilitas, dan ekuitas.
b. Menyususn jurnal
Menyususn jurnal adalah proses pencatatan setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian atau buku jurnal. Buku jurnal merupakan catatan kronologi dan sistem atas transaksi keuangan.
c. Memasukkan jurnal ke dalam buku besar (posting to ledger)
Buku besar (ledger) merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan  atau lembaga pemerintah yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu.
d. Menyiapkan neraca saldo (trial balance)
Neraca saldo merupaakn laporan yang berisi akun-akun disertai saldo dari tiap-tiap akun.
e. Ayat  jurnal penyesuaian (adjusting entries)
Proses penyesuaian merupakan proses menyesuaikan data keuangan setiap akhir tahun sebelum disusun laporan keuangan. Jurnal yang disusun untuk meneyesuaikan data keuangan disebut jurnal penyesuaian.
f. Neraca lajur (woksheet)
Guna mempermudah penyusunan ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan, biasanya dibuat neraca lajur.
g. Laporan keuangan (financial statement)
Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi dari perusahaan atau lembaga kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal perusahaan atau lembaga. Penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan atau lembaga harus sesuai dengan Internasional Financial Reporting Standard (IFRS), dengan tujuan agar laporan keuangan dapat dipercaya dan diandalkan.

Laporan keuangan dalam pemrintah daerah dan desa ada beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:
1. Laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports):
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan saldo Anggaran Lebih (LPSA)

2. Laporan financial:
a. Neraca
b. Laporan Operasional (LO)
c. Laporan Arus Kas (LAK)
d. Laporan Perubahan Equitas (LPE)
e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Setiap laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, khususnysa untuk beberapa informasi berikut:
1. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya
2. Cakupan entitas
3. Periode yang dicakup
4. Mata uang pelaporan
5. Satuan angka yang digunakan

h. Ayat jurnal penutup (closing entries)
Jurnal penutup adalah yang dibuat setiap akhir tahun dengan tujuan untuk membuat saldo nominal akun (income statement) menjadi 0 (nol), mentransfer laba bersih kepada equitas pemilik, dan mengurangi prive dari modal atau laba.
i. Ayat jurnal pembalik (reversing entries)
Ayat jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat setiap awal periode akuntansi tahun berikutnya.
Sumber buku: Praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintah untuk SMK/MAK. Kelas XI. Penerbit Bumi aksara

Terima kasih atas kunjungannya di blog sederhana ini. maka  admin tunggu kunjungan berikutnya, bila materi yang  Admin  sajikan  dirasakan  sangat  bermanfaat dan membantu,  jangan lupa  bagikan  ke  teman-teman  yang  lainnya  agar nantinya postingan ini lebih bermanfaat

Related Posts

1 comment

Post a Comment

Follow by Email