Pada postingan sebelumnya telah dijelaskan mengenai transaksi pendapatan dan belanja daerah. Selanjutnya, pada postingan ini, pembaca akan dijelaskan tentang pembiayaan dan aset pemerintah daerah. Untuk memahaminya, simaklah penjelasan berikut dengan sesama.
TRANSAKSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian 2
B. Pembiayaan dan Aset Pemerintah Daerah
1. Transaksi pembiayaan daerah
Transaksi pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang peru dibayar atau akan diterima kembali.
a. Akuntansi penerimaan pembiayaan
1. Penerimaan pinjaman belanja
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
3. Penerimaan piutang daerah
4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
5. Pancairan dana cadangan
6. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
Setiap bentuk penerimaan pembiayaan, terdapat dua jurnal, yaitu sebagai beriikut
1. Jurnal korolari untuk mengakui akun neraca terkait yang dipengaruhi transaksi tersebut
2. Jurnal untuk mengakui realisasi peneriaan anggaran
Perhatikan contoh kasus dalam jurnal berikut.
Contoh:
Pemerintah pusat memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah Y sebesar Rp.700.000.000.
Berikut merupakan catatannya
b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkannya kas dari kas daerah. Adapun yang termasuk dalam pengeluaran pembiayaan daerah yang dimaksudkan untuk menyalurkan suplus anggaran, yaitu sebagai berikut.
1. Pembayaran pokok utang
2. Pemberian pinjaman daerah
3. Pembentukan dana cadangan
4. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
Perhatikan contoh kasus dalam jurnal berikut
Contoh:
Terajadi transaksi penyertaan modal dalam pemerintah daerah X sebesar Rp.150.000.000
Berikut pencatatannya.
2. Aset daerah
Aset daerah adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.
a. Aset lancar
Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar apabila memiliki karakteristik sebagai berikut
1. Aset tersebut segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu satu tahun atau 12 bulan sejak tanggal pelaporan
2. Aset tersebut berupa kas dan setara kas
b. Aset tidak lancar
Aset tidak lancar pada umumnya meliputi aset yang bersifat jangka panjang dan aset yang tidak berwujud.
C. Liabilitas dan Ekuitas Pemerintah Daerah
1. liabilitas daerah
Liabilitas adalah utang yang timbul dari transaksi sebelumnya yang penyelesaian mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.
a. Utang jangka pendek
Suatu liabilitas dikatagorikan dalam liabilitas jangka pendek apabila utang tersebut dilunasi atau dibayar dalam jangka waktu satu tahun atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
Salah satu contoh hutang jangka pendek ini, yaitu utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai. Adapun utang jangka pendek lainnya, yaitu utang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sebagai contoh bunga pinjaman, utang jangak pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta bagian lancar utang jangak panjang.
b. Utang jangka panjang
Suatu bentuk utang dikatagorikan manjadi utang jangka panjang apabila utang tersebut dilunasi atau dibayar dalam jangka waktu lebih dari satu tahun atau 12 bulan. Cara penyelesaiannya dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan apabila terjadi hal-hal berikut.
1. Utang tersebut memiliki jangak waktu asli dengan periode lebih dari satu tahun atau 12 bulan.
2. Entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) utang tersebut atas dasar jangka panjang.
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
2. Ekuitas dana daerah
Ekuitas dana daerah merupakan ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan liabilitas pemerintah daerah. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah bentuk neraca, ekuitas dana daerah ini disusun berdasarkan likuiditasnya yang dibagi manjadi dua macam kelompok, yaitu
a. Ekuitas dana lancar
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangak pendek. Ekuitas dana meliputi beberapa hal sebagai berikut.
1. Sisa Lebih Pembiayaan Angaran (SiLPA), yaitu akun pasangan yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka pendek
2. Pendapatan yang ditangguhkan, yaitu akun pasangan untuk menampung kas di bendahara penerimaan
3. Cadangan piutang, yaitu akun pasanagn yang dimaksudkan untuk menampung piutang lancar
4. Cadangan persediaan, yaitu akun pasangan dari persediaan
5. Dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, yaitu akun pasangan dari utang jangka pendek lainnnya.
Penyajian ekuitas dana lancar dalam bentuk neraca adalah sebagai berikut.
b. Ekuitas dana investasi
Ekuitas dana investasi merupakan ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam investasi jangak panjang, aset tetap, dan aset lainnya,dikurangi dengan liabilitas jangka panjang. Ekuitas dana investasi dalam akuntansi pemerintahan daerah terdiri sebagai berikut.
1. Ekuitas tersebut diinvestasikan ke dalam investasi jangka panjang dan merupakan akun pasangan dari investasi jangak panjang.
2. Akun tersebut diinvestasikan dalam aset tetap dan merupakan akun pasangan dari aset lainnya.
3. Ekuitas tersebut diinvestasikan ke dalam aset lainnya dan merupakan akun pasangan aset lainnya.
4. Dana harus disediakan untuk melakukan pembayaran utang jangka panjang dan merupakan akun pasangan dari seluruh utang jangka panjang.
5. Penyajian ekuitas dana investasi dalam neraca, yaitu sebagai berikut.
Demikianlah penjelasan admin untuk postigan kali ini mengenai transaksi keuangan pemerintah daerah semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah.
Sumber: Praktikum akuntansi lembaga/instansi pemerintah kelas xi SMK/MAK, penerbit Bumi Aksara
Post a Comment